PKK (Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga)

Asal-usul pembentukan PKK, tokoh pelopor, serta perannya dalam pembangunan masyarakat lokal.

Memuat komitmen dan arah gerakan PKK dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, sejahtera, dan bertakwa.

Menjelaskan struktur tingkatan kelembagaan dari Pusat, Daerah, hingga Pokja dan kelompok Dasawisma di tingkat RT/RW.

Dokumen peraturan perundang-undangan resmi yang menjadi payung hukum dan petunjuk pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Indonesia.

Panduan operasional resmi mengenai kelembagaan, tugas pokok kader, dan panduan teknis tata kelola gerakan PKK dari tingkat pusat hingga desa.

Dokumen tersebut membahas tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa.

Terdiri dari Buku Bantu untuk Pokja : Dasawisma, Dusun, kalurahan, Kapanewon dan Kabupaten

Memuat daftar dan rincian lengkap dari 10 Program Pokok PKK.

Pembinaaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAEDI), pencegahan KDRT, serta budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial.

Peningkatan pendidikan keluarga, bina keluarga balita (BKB), taman bacaan masyarakat, Gelari Pelangi (Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.

Gerakan Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman), pemanfaatan pekarangan rumah, konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta tata laksana rumah tangga.

Memuat rincian program kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, posyandu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kelestarian lingkungan hidup, bank sampah, serta perencanaan keluarga sehat.

Petunjuk teknis resmi mengenai digitalisasi data warga, pengisian instrumen data Dasawisma, hingga alur pelaporan berjenjang berbasis Sistem Informasi Manajemen PKK.

Landasan regulasi mengenai alokasi anggaran operasional PKK, pemberian insentif/operasional Posyandu, serta tata cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kegiatan PKK.

Contoh bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama operasional antara Tim Penggerak PKK dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, maupun instansi pendidikan/swasta untuk pelayanan kesehatan dan stunting.

Panduan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengurus TP PKK dari Kepala Desa/Lurah/Bupati, tata cara penyusunan Peraturan Desa (Perdes), serta kelengkapan administrasi legalitas lembaga.

Dokumentasi dan laporan tahunan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk evaluasi dan konsolidasi gerakan PKK se-Indonesia.

Sebanyak 8000 kader mengikuti Jambore PKK di Gymnasium Indoor Si Jalak Harupat (21/8/2025)

Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tahun 2026 di The Tavia Heritage, Jakarta Pusat

UP2K bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum perempuan dan kelompok usaha rumah tangga, dalam menciptakan sumber penghasilan mandiri melalui kegiatan produktif.

adalah upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026

Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kini mengalami transformasi strategis menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.